Pekan lalu, Raja MalaysiaAl-Sultan Abdullah melantik Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri (PM) baru usai melalui drama pemilihan umum (Pemilu).

Dalam Pemilu Malaysia kali ini, tak ada partai politik atau koalisi yang meraih ambang suara kursi Parlemen untuk menentukan PM.

Raja sampai harus turun tangan. Ia bertemu dengan Anwar dan Muhyiddin Yassin, selaku pihak yang mengantongi banyak suara, bertemu politikus koalisi Barisan Nasional, dan berdialog dengan para sultan dari negara bagian.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelum Anwar duduk di kursi PM, politik Malaysia diterpa gonjang-ganjing. Dalam beberapa tahun terakhir negara ini telah gonta-ganti perdana menteri.

Pada 2020 lalu, eks Mahathir Mohamad mengundurkan diri setelah konflik di dalam koalisinya.

Muhyiddin Yassin kemudian menjadi PM pengganti Mahathir. Namun, pada 2021 lalu Malaysia bergejolak usai pemerintah menerapkan lockdownketat.

[Gambas:Video CNN]

Warga dan kelompok oposisi Anwar menggelar aksi. Mereka juga menuntut PM Muhyiddin Yassin mundur. Tak lama setelah itu, ia mundur.

Estafet PM kemudian jatuh ke tangan Ismail Sabri. Di tahun kedua memimpin ia membubarkan parlemen. Berdasarkan konstitusi Malaysia, Pemilu harus digelar 60 hari usai parlemen dibubarkan.

Terlepas dari itu, apakah di bawah pimpinan Anwar Ibrahim politik Malaysia bakal stabil?

Lihat Juga : Iran Ancam Bui Keluarga Timnas Jelang Piala Dunia Hari Ini, Kenapa?

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Sultan Zainal Abidin di Malaysia, Suyatno Ladiqi, menilai Anwar memiliki posisi yang kuat.

Ia menggarisbawahi peran raja, yang didukung para sultan, dalam penyelesaian kemelut politik pasca Pemilu.

"Dalam pandangan saya ini sebuah kekuatan politik yang powerful, sebab menentang keputusan Raja akan dianggap derhaka dengan Titah Duli Tuanku Raja Agong Malaysia [perintah Yang Mulia Raja]," kata Suyatno saat dihubungiCNNIndonesia.com, Selasa (29/11).

Selain itu, Suyatno juga menganggap Undang-Undang Lompat Partai semakin memperkuat posisi Anwar. Berdasarkan UU ini, anggota parlemen tak bisa mengubah arah dukungan atau koalisi, jika sudah menentukan pilihan.

Lihat Juga : 3 Alasan PM Malaysia Anwar Ibrahim Disegani Warga Indonesia

Jika, mereka melakukan pergantian dukungan koalisi maka status sebagai anggota partai akan dicabut, sehingga otomatis keluar dari kursi parlemen.

"Ini yang menjadikan peta politik kali ini berbeda dengan sebelumnya dimana kerentanan koalisi berlaku dengan adanya perpindahan dukungan koalisi," jelas pengamat itu.

Ia juga menegaskan, Anwar mungkin bisa memerintah Malaysia hingga masa jabatan dia habis. Di negara ini, masa jabatan PM berlangsung selama lima tahun.

"Berdasarkan kalkulasi politik, saya meyakini kali ini Anwar dapat menjalankan pemerintahannya sampai habis masa jabatannya nanti," imbuh Suyatno.

Lanjut baca di halaman berikutnya...

BN Berbahaya bagi Anwar?

Di pemerintahan Malaysia saat ini, Anwar bersatu dengan koalisi Barisan Nasional, yang merupakan 'musuh bebuyutan' untuk membentuk kabinet baru.

Di masa lalu, Anwar punya rekam jejak perselisihan dengan Partai Organisasi Melayu Bersatu (UMNO), partai terbesar dalam koalisi BN.

Pada 1993, Mahathir Mohamad menunjuk Anwar menjadi wakil perdana menteri. Beberapa tahun kemudian, ia menjadi PM interim menggantikan Mahathir, dalam hitungan bulan.

Lihat Juga : Butuh Tenaga Kerja, Jerman Bakal Permudah Syarat Jadi Warga Negara

Di waktu yang singkat itu, Anwar merombak pemerintahan dan membongkar semua kebusukan UMNO termasuk korupsi dan nepotisme di tubuh partai.

Dari situ lah, Anwar dan Mahathir bermusuhan. Mahathir juga mengirim di ke penjara.

Kemudian pada 2015, di era pemerintahan Najib Razak, Anwar kembali merasakan jeruji besi dengan tuduhan kasus sodomi.

Namun, Suyatno memandang langkah Anwar menerima BN di kabinet bukan suatu masalah yang berarti.

"Langkah pembentukan koalisi yang dilakukan oleh Anwar dalam konteks politik adalah hal yang lumrah. Jadi, langkah Anwar menggandeng BN bukanlah masalah serius di masa depan," tutur dia.

Lihat Juga : 5 Situasi Panas Iran Jelang Lawan AS di Piala Dunia 2022

Lebih lanjut, Suyatno juga menerangkan Anwar tumbuh di Partai Organisasi Melayu Bersatu (UMNO), partai terbesar dalam koalisi BN.

Dalam Pemilu beberapa pekan lalu, BN mengamankan 30 kursi parlemen. Ini membuat mereka merapat ke koalisi pimpinan Anwar, Pakatan Harapan, untuk bisa duduk di pemerintahan.

Saat konferensi pers perdana, Anwar mengisyaratkan akan menunjuk BN sebagai wakil PM.

Di mata Suyatno, jika betul terjadi, tawaran kursi wakil PM tentu menjadi angin segar bagi Barisan Nasional.

"Tawaran kursi wakil PM tentu menjadi bentuk bargaining yang menguntungkan bagi BN," ungkap dia.

Sekali lagi, ia menegaskan pemerintahan Anwar memiliki pijakan kuat dalam memimpin Malaysia.