Jawa Pos Radar Madiun- Setiap kali pilpres maupun pemilu sejak beberapa periode terakhir selalu diwarnai penghitungan perolehan suara dengan metode quick count atau hitung cepat.

Metode ini biasanya dilakukan oleh lembaga survei. Hasil hitung cepat ini sering digunakan untuk memprediksi hasil akhir yang diumumkan KPU.

Metode quick count mengacu ilmu statistik dengan mengambil sampel suara di sejumlah TPS untuk memprediksi hasil akhir.

Pelaksanaan quick count diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Lembaga yang berniat melakukan quick count wajib mendaftar ke KPU 30 hari sebelum pemilihan.

Baca Juga: Tok! DPR-Mendagri Sepakat Ubah Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

UU Pemilu juga menyebutkan bahwa pengumuman hasil quick count hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah WIB.

Hingga 6 Februari lalu ada 83 lembaga yang mendaftar quick count ke KPU. Beberapa di antaranya lembaga survei populer seperti Poltracking, Charta Politika, Voxpol Center Research and Consulting, Indikator Politik, Saiful Mujani Research and Consulting, dan Populi Center. (isd)