Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta seluruh kepala daerah untuk memperkuat kerja sama dengan para pemangku kepentingan di wilayah masing-masing, termasuk melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Penguatan perlu dilakukan secara terencana guna mengoptimalkan pengendalian inflasi.

Menurut Tomsi, langkah-langkah pengendalian yang diambil bukan hanya bersifat sementara, tetapi mesti bersifat permanen dan memiliki dampak jangka panjang.

"Tolong bisa diupayakan secara terencana dan berupaya terus sehingga bisa upaya-upaya tersebut bersifat permanen," katanya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang Dirangkaikan dengan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Polio di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (8/7).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi nasional pada Juni 2024 secara Year-on-Year(YoY) sebesar 2,51 persen. Meskipun turun dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya, masih terdapat beberapa daerah yang tingkat inflasinya berada di atas angka inflasi nasional.

Untuk itu, Tomsi mendorong daerah-daerah yang angka inflasinya di atas rerata nasional agar segera mengambil langkah-langkah untuk menurunkan tingkat inflasi di wilayah masing-masing.

"Kami ingatkan kembali bagi teman-teman kepala daerah yang masih di atas 2,51 persen agar memahami betul produk atau barang apa yang menjadikan inflasinya naik," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Tomsi juga mewanti-wanti para kepala daerah agar mengendalikan sejumlah harga komoditas yang berpotensi memengaruhi inflasi seperti bawang putih, minyak goreng, dan rokok kretek.

Selain itu, ia pun meminta mereka untuk melakukan perhitungan dan antisipasi secara cermat, terutama dalam pengendalian harga beras. Sebab, harga beras dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan di akhir tahun.

"Kita berharap kalau ini tetap bisa kita kendalikan, tentunya pada bulan Agustus itu inflasi kita bisa lebih turun lagi," katanya.

Dalam kesempatan itu, Tomsi juga mengimbau Pemda untuk membenahi persoalan pupuk, terutama menyangkut pendistribusian di lapangan. Ia meminta Pemda untuk segera melakukan langkah konkret seperti menyalurkan pupuk secara tepat waktu, memantau distribusi, dan melaporkan hasil kegiatan tersebut.

"Kami berharap keseriusannya, karena sekali lagi, ini menyangkut petani," tegas Tomsi.

Sebagai informasi, forum tersebut turut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber, yakni Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) M. Habibullah, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud, serta Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nyoto Suwignyo.

Hadir pula secara virtual narasumber lainnya, yakni Deputi Ill Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, dan perwakilan Kementerian/Lembaga di antaranya dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kejaksaan Agung, TNI, Polri, serta Badan Urusan Logistik (Bulog).

Kemudian hadir pula narasumber dari Kementerian Kesehatan yang menjelaskan terkait penanggulangan TBC dan polio. Mereka di antaranya Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Imran Pambudi, serta Direktur Pengelolaan Imunisasi Prima Yosephine Berliana Yumiur Hutapea.