Sekretaris Fraksi Partai Golkar,  Adies Kadir mengaku turut mendengar wacana revisi UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga MD3 telah sempat diusulkan sejumlah fraksi ke pimpinan DPRjelang akhir periode.

Hal itu disampaikan Adies bersamaan dengan kabar yang mencuat terakhir soal peluang revisi UU MD3 dilakukan lewat Perppu.

Namun, menurut Adies, hingga kini belum ada kelanjutan soal wacana revisi itu di DPR. Dia menyebut masih terus memantau perkembangannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut dia, wacana soal revisi UU MD3 baik melalui DPR atau pemerintah lewat Perppu sejauh ini hanya sebatas selentingan. Meski begitu, dia berpandangan perubahan atau revisi UU tidak bisa hanya dilihat dari urgensi.

Kata Adies, politik tetap dinamis. Sehingga, pihaknya akan terus memantau perkembangannya sambil melihat respons dari fraksi-fraksi lain.

"Bukan masalah urgensi ada apa enggak. Tetapi intinya politik, itu kan dinamis. Sampai sekarang ini kan perkembangannya belum ada. Belum ada, hanya selentingan-selentingan," kata Adies.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad membenarkan saat ini RUU MD3 masuk Prolegnas prioritas. Dia bilang usulan RUU itu sempat diusulkan anggota Fraksi PDIP, Said Abdullah.

Kata dia, hal itu hanya berkaitan dengan masalah keuangan. Namun, kata Dasco, pihaknya telah menyepakati hal itu tidak akan dilanjutkan hingga akhir periode Oktober mendatang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Tapi kemudian karena kita takut, khawatir, bahwa kalau MD3 itu kemudian kita gulirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kesepakatan sama-sama ya nanti saja kan gitu," kata Dasco.

Di saat yang bersamaan, wacana revisi UU MD3 lewat Perppu juga mencuat. Hal itu sebelumnya disampaikan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus. Hanya saja, dia tak mengungkap urgensi Perppu tersebut.

"Yang mengejutkan itu, kalau kalian mungkin perlu, ada kabar-kabar, katanya, ada ini Perppu MD3, mau dibuat," ujar Deddy.