Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tidak terlalu rigid soal penerbitan izin edar obat maupun vaksin di Indonesia.

Permintaan itu disampaikan Jokowi usai memanggil Kepala baru BPOM Taruna Ikrar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8).

Taruna baru saja dilantik Jokowi menggantikan Kepala BPOM sebelumnya, Lucia Rizka Andalusia, pada Senin (19/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Taruna menyebut Jokowi dalam hal ini menganggap inovasi obat dan vaksin harus didukung guna mewujudkan kemandirian farmasi dalam negeri.

"Jadi beliau menginstruksikan untuk guidancepercepatan yang disebut dengan clinical trial, obat-obat yang seharusnya cepat kenapa harus lambat disahkan," imbuhnya.

Selain itu, Jokowi menurutnya juga meminta agar BPOM terus berinovasi menciptakan obat yang mirip dengan beberapa obat yang selama ini impor dari Jepang hingga Jerman.

Sebab menurutnya, beberapa obat penting dari negara-negara maju itu terdampar di negara tetangga, sehingga warga Indonesia yang membutuhkan obat itu harus membeli ke luar negeri.

"Jadi saya melihat mungkin ada hubungannya dengan mafia obat internasional, hubungannya dengan bisnis pelayanan kesehatan internasional. Kita tidak menuduh negara lain tetapi nampaknya seperti itu," jelas Taruna.

Oleh sebab itu, BPOM menurutnya harus lebih aktif bekerja sama lintas kementerian/lembaga dalam capaian kerjanya. BPOM perlu bekerja sama dengab Kementerian Kesehatan terkait kontrol harga obat yang mahal di Indonesia.

BPOM pun menurut Taruna perlu bekerja sama dengan BKKBN dan BPJS Kesehatan.

"Tentu bisa saja dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Kalau bicara obat masuk ke Indonesia, Keimigrasian," ujarnya.

Lihat Juga : Jejak Taruna Ikrar, Gelar Profesor Dicabut hingga Jadi Kepala BPOM