Menteri KesehatanBudi Gunadi Sadikinmengaku tak masalah dengan pernyataan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Budi Santoso, yang menolak rencana pemerintah mengimpor dokter asing ke Indonesia.

"Terus terang saya sendiri enggak terlalu masalah juga dengan komentar beliau ya, karena lebih banyak komentar jelek mengenai saya," kata Menkes Budi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/7).

Lihat Juga : Fakta-fakta Pencopotan Dekan FK Unair yang Masih Jadi Polemik

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau misalnya ada publik enggak setuju ya itu sama saja seperti kitanya bilang, pemilihan presiden sudah ditentukan yang menang beliau, 'oh saya enggak setuju', ya kan sudah diputuskan," ujarnya.

Pada saat yang sama, BGS menegaskan perihal pemberhentian Budi sebagai Dekan FK Unair itu merupakan kewenangan Rektor Unair.

Ia menekankan Kemenkes tak memiliki kewenangan perihal itu.

Lihat Juga : Dekan FK Unair Budi Santoso Surati Rektor Minta Penjelasan

"Dan kita juga tidak tahu pertimbangannya apa, mengapa diberhentikan saya juga tidak ada komunikasi sama rektor," ucap dia.

Dekan FK Unair, Budi Santoso, dicopot tak lama usai lantang menolak rencana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Budi menolak rencana itu karena menurutnya, hampir semua dari 92 fakultas kedokteran yang ada di Indonesia mampu meluluskan dokter berkualitas yang tak kalah dengan dokter asing.

"Secara pribadi dan institusi, kami dari fakultas kedokteran tidak setuju," kata Budi.

Lihat Juga : Menang Praperadilan, Pegi Setiawan Keluar dari Tahanan Polda Jabar

Tak lama setelah pernyataan itu, Budi dipanggil pimpinan kampus hingga akhirnya dipecat sebagai Dekan FK Unair. Ia mengonfirmasi pemberhentiannya pada Rabu (3/7).

Budi mengaku sempat dipanggil Rektor Unair pada Senin (1/7) untuk dimintai keterangan. Ia menduga, alasan pemberhentiannya bertalian dengan penolakan atas rencana pemerintah mendatangkan dokter asing.

Rektor Unair, M. Nasih masih irit bicara soal pemecatan tersebut. Ia justru mempertanyakan mengapa media menulis pemecatan itu meski belum mendapatkan salinan Surat Keputusan (SK) Rektor perihal pemecatan Budi.