Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dikritik keras oleh salah satu anggota DPR terpilih periode 2024-2029 dari Fraksi PDIP, Tia Rahmania saat berbicara soal integritas.

Gufron menjadi pembicara dalam acara Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Calon Anggota DPR periode 2024-2029 yang digelar Lemhanas RI.

Ia bicara soal isu dan dampak korupsi bagi Indonesia. Gufron juga menyinggung soal kebiasaan menerima hadiah di kalangan penyelenggara negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau antar anak bangsa tapi kalau antar rakyat kepada pemerintah yang melayaninya, melayani kemudian pemerintahnya baik dan kemudian diberi hadiah mau, itu tetap tidak boleh. Karena kita sudah digaji untuk berdedikasi melayani rakyat," kata Gufron dikutip dari Youtube Lemhanas RI, Selasa (24/9).

Kemudian, ia menjelaskan soal jenis korupsi yang terdiri dari petty corruption, grand corruption, dan political corruption.

Belum selesai Gufron menyebutkan jenis-jenis korupsi, Tia Rahmania pun melakukan interupsi. Tia mengaku kesal dengan materi yang disampaikan Gufron dalam acara tersebut.

"Ini saya makin enek soalnya, pusing saya. Izin ya Pak Nurul Ghufron yang terhormat yang merupakan pimpinan KPK kita yang luar biasa. Kalau kata psikologi ini terjadi disonasi kognitif di kepala saya, artinya terjadi konflik di dalam batin saya," kata Tia.

Tia mulanya berharap Lemhanas menghadirkan pemateri-pemateri yang luar biasa di mana dapat memberi modal untuk bekal lima tahun ke depan.

"Izin perkenalkan diri saya Tia Rahmania, PDI Perjuangan, (dapil) Banten 1. Kenapa saya tidak membuka jaket ini karena KPK ini lembaga yang didirikan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarnoputri," ujarnya.

Lihat Juga : Dewas hingga Pimpinan KPK Buka Suara soal Cacat Etik Nurul Ghufron

Tia menyarankan agar Gufron berbicara terkait kasus-kasus yang menjeratnya ketimbang soal teori korupsi.

"Pak Nurul Ghufron yang terhormat, daripada Bapak bicara teori seperti ini, kita semua tahu negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak bagaimana Bapak bisa lolos Dewas, Dewan Etik, kemudian di PTUN sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN, bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain bisa lolos. Mohon maaf Pak, Bapak bukan produk dari kami," tegas Tia.

Tia lantas memutuskan untuk keluar dalam acara tersebut.

Sebelumnya, Nurul Ghufron dikenai sanksi etik oleh Majelis Etik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) atas kasus penyalahgunaan pengaruh atau jabatan di balik mutasi ASN Kementerian Pertanian (Kementan) bernama Andi Dwi Mandasari (ADM).

Nurul Ghufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi.

Dewas KPK menyatakan Ghufron menggunakan pengaruhnya sebagai Komisioner KPK dengan menghubungi Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal merangkap Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementan.

Ghufron ingin ADM yang merupakan pegawai Inspektorat II Kementan dipindahkan ke Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Malang.

Ghufron dan ADM memiliki hubungan tidak langsung. Di persidangan, ADM mengaku tidak pernah meminta bantuan kepada Ghufron untuk bisa dipindahkan ke Malang. Berdasarkan fakta persidangan, permohonan bantuan mutasi merupakan inisiatif Ghufron semata yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas KPK.