Jaksa Karim Khan akan mengajukan tuntutan ke Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) agar mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri IsraelBenjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Permohonan itu diajukan ke pra peradilan Ruang 1 Mahkamah Pidana Internasional terkait situasi Palestina. Khan mengaku telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk memperkuat permohonan dia.

Lihat Juga : Kenapa Helikopter Sekelas Presiden Iran Pakai Teknologi Usang?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terlepas dari daftar itu, apa yang terjadi setelah Khan mengajukan permohonan ke ICC?

Selama beberapa bulan ke depan, panel hakim di ruang praperadilan ICC akan meninjau permintaan Khan, demikian dikutip Al Jazeera.

Panel akan terdiri dari tiga hakim mencakup hakim dari Rumania, Benin, dan Meksiko.

Pengamat hubungan internasional dari King's College London Alonso Gurmendi mengatakan majelis praperadilan perlu menetapkan ada "alasan yang masuk akal" bahwa pihak-pihak tersebut melakukan kejahatan menurut yurisdiksi ICC.

Lihat Juga : AS Tolak Permintaan Iran Bantu soal Kecelakaan Heli Presiden Raisi

ICC diberi yurisdiksi atas semua kejahatan yang dilakukan di wilayah Palestina pada 2015.

Namun, Gurmendi menyampaikan kekhawatiran bahwa sekutu Israel mungkin mencoba menekan hakim untuk menolak permohonan Khan terhadap pemerintahan Zionis.

Pakar hukum internasional dari Universitas Utrecht di Belanda, Iva Vukusic, menilai para hakim mungkin menyetujui tuntutan Khan.

"Tuntutan itu bukan hal bodoh. Mereka [para hakim] tidak akan membuat kesalahan di kasus penting semacam ini yang menjadi sorotan public," kata Vukusic.

Dia lalu berujar, "Saya yakin para hakim akan menyetujui perintah penangkapan itu."

Namun, media yang berbasis di Inggris Guardianmenilai ICC "belum tentu" mengabulkan semua permohonan Khan dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan.

Lihat Juga : Karim Khan, Jaksa yang Dorong ICC Tangkap Netanyahu dan Pimpinan Hamas

Dampak jika surat perintah dikeluarkan

ICC tak punya kepolisian atau mekanisme penegakan hukum sendiri.

Surat perintah penangkapan jika dikeluarkan akan sangat membatasi pilihan perjalanan terdakwa.

ICC memiliki 124 negara anggota dan mereka wajib mematuhi perintah pengadilan internasional ini.