Sejumlah media asing menyoroti kesiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga rapat kabinet perdana Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Garuda jelang peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun.

Jokowi menggelar rapat kabinet di Istana Garuda IKN untuk pertama kalinya pada Senin (12/8).

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONALPM Thailand Srettha Dipecat hingga Rusia Diinvasi Balik Ukraina

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi memimpin rapat pada Senin di Istana Garuda. Pertemuan ini dihadiri wakil presiden Ma'ruf Amin, para menteri, presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming.

Para pengamat menyebut rapat kabinet di IKN merupakan simbol kuat dari Jokowi.

"Jokowi jelas mengirim isyarat simbolis yang kuat ke masyarakat luas, menggambarkan proyek ibu kota baru tidak hanya sebagai prioritas utama, tetapi juga sebagai warisan abadi," kata pengamat kebijakan publik kebijakan publik Global Counsel, Dedi Dinarto.

Dalam laporan China Daily, Dedi juga menyoroti pertemuan kabinet ini untuk meyakinkan investor global bahwa pembangunan terus berlanjut meski Jokowi lengser.

Jokowi akan melepas jabatan presiden pada Oktober mendatang dan digantikan Prabowo.

Lihat Juga : Hamas Hujani Ibu Kota Tel Aviv Israel Pakai Roket M90

CEO perusahaan sosial dan penasihat yang berbasis di Jakarta Clearly Sustainable, Rezha Bayu Oktavian Arief, menyebut rapat itu merupakan langkah strategis Jokowi untuk mengirim pesan ke calon investor.

"Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pembangunan ibu kota baru tetap berjalan sesuai rencana," ujar Bayu.

Pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya lebih dari US$30 miliar atau sekitar Rp460 triliun. Pemerintah berharap bisa mengamankan Rp100 triliun rupiah dalam bentuk investasi swasta untuk membiayai mega proyek ini.

Media yang berbasis di Hong Kong, South China Morning Post(SCMP), juga menyoroti kesiapan IKN.

SCMPmerilis laporan berjudul, "Jokowi ragu lagi soal kesiapan IKN" pada Rabu.

Lihat Juga : PM Thailand Srettha Thavisin Dipecat usai Tunjuk Eks Napi Jadi Menteri

Pemerintah berencana merelokasi 10.000 pegawai negeri sipil (PNS) ke IKN pada September. Namun, hal ini bergantung kesiapan proyek tersebut, demikian tulis SCMP.

Media yang berbasis di Singapura, Channel News Asia, juga berbagi pandangan mereka soal IKN.

CNA menyoroti penduduk lokal di sekitar IKN tersisih. Warga banyak yang karena debu konstruksi dan yang lain terancam terusir dari tanah mereka.

CNAmewawancara keluarga yang sudah menetap 16 tahun di Balikpapan dan harus angkat kaki dari sana karena pembangunan jalan menuju IKN.

"Kehidupan mereka berubah drastis ketika pihak berwenang memberi tahu mereka harus pindah karena jalan raya akan dibangun di dekatnya," demikian laporan CNA.

"Jalan tersebut akan menghubungkan Balikpapan dengan ibu kota baru Indonesia yang direncanakan," imbuh mereka.

Pemerintah menawarkan ganti rugi sebesar Rp1,3 miliar. Namun pasangan itu belum menerima karena menganggap jumlah tersebut terlalu kecil dan tak cukup membeli rumah baru.