Buruh mengeluhkan sejumlah hal di peringatatan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus. Keluhan itu termasuk soal upah yang tak layak, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga harga pangan yang semakin mahal.

Aktivis buruh sekaligus Presiden Women Commitee Asia Pasik Uni Pro Mirah Sumirat mengatakan penetapan upah menjadi murah sejak 2015 terjadi karena Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan menghilangkan perhitungan komponen Hidup Layak ( KHL ) serta "meniadakan" fungsi Dewan Pengupahan.

"Lalu munculnya UU Omnibuslaw Cipta Kerja makin memperkuat penetapan upah murah bagi pekerja/buruh Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Penurunan daya beli, sambungnya, kemudian berimbas pada barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan kecil, menengah dan besar menjadi tidak laku. Dampak mengerikannya adalah perusahaan banyak yang tutup karena produksi menumpuk sehingga melakukan PHK massal.

"Tak hanya itu, banyak juga perusahaan yang tutup karena serbuan barang impor terutama tekstil. Barang produksi lokal menjadi tidak laku karena kalah saing dengan harga yang lebih murah dengan kualitas hampir sama," katanya.

Mirah juga mengkritik tingkat pengangguran yang tidak sesuai target selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi . Pada awal pemerintahan katanya pemerintah menargetkan tingkat pengangguran di akhir periode kepemimpinan Jokowi di 2019 berada di kisaran angka 5 persen. Namun, realisasinya angka pengangguran berada di atas 5 persen.

"Kondisi yang hampir sama terjadi pada pemerintahan periode yang kedua, dimana targetnya lebih rendah yakni 3,6- persen disampaikan dalam RPJMN 2020-2024. Tapi realisasinya , pengangguran masih di angka kisaran 5 persen. Angka tersebut masih jauh dari capain yang ditetapkan oleh pemerintah," katanya.

[Gambas:Video CNN]