Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan partainya tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga selesai pada Oktober 2024.

Ia mengatakan PDIP menjunjung tinggi komitmen meskipun menteri dari partai berlambang kepala banteng itu kena perombakan atau reshuffle.

"PDIP itu komitmen, kami mendukung pemerintahan itu sampai dengan selesai. Kecuali beliau diberhentikan. Dianggap sudah tidak dibutuhkan lagi dan diganti yang baru," kata Djarot dalam konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, masih ada kader PDIP lain di kabinet Jokowi, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menseskab Pramono Anung.

Djarot mengungkapkan Presiden Jokowi sudah berbicara dengan Yasonna terlebih dahulu sebelum melakukan perombakan kabinet. Namun, ia berpendapat penggantian Yasonna bukan demi efektivitas pemerintahan.

Perombakan kabinet kali ini untuk mengkonsolidasikan kekuasaan Jokowi dalam rangka mengontrol pemerintahan Prabowo Subianto.

"Coba sekarang bayangkan, dibentuk satu badan baru, Badan Kantor Komunikasi Presiden. Ditunjuklah kepala badannya. Tapi juga ada kantor staf kepresidenan, dan ada deputi yang juga bertugas mengurusi masalah komunikasi presiden. Ini bagaimana nanti koordinasinya? Siapa yang menjadi jubir presiden, ini juga bisa ada konflik," ujarnya.

Djarot juga menyoroti penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya, ada konflik kepentingan dan nuansa politis dalam hal tersebut.

"Apalagi Pak Bahlil digadang-gadang diajukan sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Apakah ada kaitannya? Ini sifatnya lebih banyak politis. Kalau dikatakan efektivitas pemerintahan, kami enggak percaya. Bagaimana bisa efektif? Cuma kurang dari dua bulan, efektif?" kata Djarot.

Hari ini, Jokowi melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.

Selain itu, Jokowi juga melantik sejumlah kepala lembaga baru, termasuk lembaga yang baru dibentuk yaitu Badan Gizi Nasional.