Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang dihelat DPR untuk kedua kalinya dibuka secara resmi oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Fairmont Hotel, Kamis (25/7). Forum ini menjadi ajang penting bagi DPR RI dalam menjalin hubungan diplomatik dengan parlemen negara-negara di kawasan Pasifik.

Presiden Joko Widodo turut hadir dalam pembukaan ini didampingi oleh Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Menseskab Pramono Anung, dan Wamenlu Pahala Nugraha Mansury. Turut hadir pula Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Dalam sambutannya, Puan menyampaikan apresiasi kepada para delegasi yang hadir. Ia kemudian menyinggung mengenai IPPP yang diinisiasi oleh DPR RI, di mana pertemuan antara parlemen Indonesia dengan parlemen negara-negara Pasifik pertama kali digelar pada 2018.

"Sejak saat itu, semangat untuk memperkuat kemitraan parlemen antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik tetap terjaga dan bahkan tumbuh semakin kuat. Pada hari ini, kuatnya semangat persaudaraan kita ditunjukkan dengan tingkat kehadiran para pimpinan parlemen pada pertemuan ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kesamaan tersebut, kata Puan, dapat menjadi modal untuk pengembangan hubungan lebih baik di masa mendatang dengan fokus bekerja sama pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

Dalam hal ini, menurutnya pondasi dari kokohnya hubungan Indonesia dan negara-negara Pasifik adalah hubungan yang berdasar prinsip kesetaraan, saling menghargai kedaulatan dan kesatuan teritori, serta hidup berdampingan secara damai.

Ia pun menekankan bahwa semua negara yang terlibat dalam IPPP ini memiliki tempat yang sama dan dapat berdiri sama tinggi, serta sama-sama mematuhi hukum internasional dan piagam PBB.

"Sebagai satu keluarga besar di Pasifik, kita harus bekerja sama dalam membangun saling kepercayaan (trust), dan saling pengertian (mutual understanding) demi menciptakan perdamaian, dan stabilitas di kawasan," jelas Puan.

Hal tersebut dinilai perlu dilakukan di tengah meningkatnya persaingan antara kekuatan-kekuatan besar (major powers) di kawasan. Menurutnya, anggota IPPP harus berhati-hati agar kawasan Pasifik tidak menjadi arena persaingan negara-negara besar dan agar tidak terjebak dalam persaingan tersebut.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini juga menggarisbawahi tentang pertemuan kedua IPPP yang berlangsung di tengah berbagai tantangan yang dihadapi kawasan Pasifik. Ia merinci tantangan itu seperti ketegangan geopolitik, ancaman konflik, polarisasi, lambatnya pertumbuhan ekonomi global, dan dampak pemanasan global.

Maka dari itu, ia melanjutkan, sebagai sesama negara di kawasan, Indonesia memahami adanya sense of urgencyuntuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Kunci untuk menghadapi tantangan itu adalah 'kerja sama dan aksi bersama secara terkoordinasi' diantara kita semua melalui diplomasi.

"Hal ini dapat dilakukan jika parlemen ikut mempromosikan kebiasaan berdialog (habit of dialogue) melalui diplomasi parlemen, dan bukannya melakukan kebijakan unilateral," imbuh Puan.

Ketua Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 tersebut berharap kerja sama antar parlemen dalam IPPP dapat bersinergi dan 'memperkuat' kerja sama antar pemerintah guna mempromosikan hubungan bersahabat antara negara-negara Pasifik dengan Indonesia.

Dalam pandangannya, IPPP juga dapat melengkapi arsitektur regional (regional architecture) kerja sama di Pasifik, yang mengedepankan kemitraan terbuka dan inklusif.

Dalam era multipolar di abad 21, Puan menilai diplomasi harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk parlemen. Sebagai wakil rakyat, kerja sama antar parlemen ini juga dapat menjadi jembatan hubungan antar masyarakat atau people-to-peope contact.

"Pemerintah dan parlemen dapat berganti. Namun jika hubungan antar masyarakat telah berkembang erat, maka kerja sama antar negara dapat terus solid," lanjutnya.

Dalam konteks IPPP, DPR RI disebut siap untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dengan parlemen negara-negara Pasifik. Khususnya terkait fungsi parlemen yaitu dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan.

Ia juga menyebutkan DPR RI juga siap membantu pengembangan ekonomi biru, konektivitas di kawasan Pasifik, dan mengatasi dampak perubahan iklim. Pertemuan IPPP ini pun dinilai relevan dalam memperkuat kerja sama antar parlemen di antara negara di Pasifik dan Indonesia.

Di sisi lain, Cucu Bung Karno ini pun mendorong pemberdayaan perempuan guna pembangunan inklusif di Pasifik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik, dan untuk memegang jabatan publik.

Parlemen juga diingatkan untuk ikut membangun budaya damai (culture of peace) dan menolak cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut sangat relevan di saat terjadi perang dan konflik di berbagai penjuru dunia.

Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengapresiasi kemitraan parlemen Indonesia dan Pasifik. Ia menilai IPPP merupakan sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat kemitraan di kawasan.

"Kemitraan ini sangat penting untuk semakin dieratkan, apalagi saat ini kita menghadapi tantangan-tantangan besar baik dari sisi ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar, ancaman perubahan iklim dan berbagai krisis," jelas Jokowi.

Senada dengan Puan, Jokowi pun menyoroti persoalan perubahan iklim yang menjadi ancaman besar bagi kawasan Pasifik sehingga diperlukan advokasi parlemen dengan adaptasi kebijakan serta peningkatan kerja sama infrastruktur dan lingkungan.

Melalui kemitraan IPPP, Jokowi mengajak untuk memperkuat semangat persaudaraan, rasa saling percaya, serta sikap saling menghormati antar Indonesia dan negara-negara Pasifik.

"Termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Dengan kolaborasi yang kuat saya percaya kita dapat mencapai stabilitas dan kemakmuran di kawasan," tukas Jokowi.

Sebagai informasi, Sidang kedua IPPP sendiri mengambil tema 'Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development'. Tema ini diambil dengan harapan agar Pasifik menjadi kawasan yang damai dan stabil sebab tanpa perdamaian pembangunan yang inklusif serta pengembangan konektivitas tidak dapat dilakukan.

Adapun delegasi parlemen Pasifik yang hadir di Sidang ke-2 IPPP ini adalah dari negara Kepulauan Cook, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Papua Nugini, Tuvalu, Kiribati, dan Republik Fiji. Sementara untuk parlemen negara Vanuatu, Nauru, Palau, Polinesia Prancis, dan Kaledonia Baru belum bisa menghadiri undangan.

Dari delegasi yang hadir pada Sidang ke-2 IPPP, 8 di antaranya adalah merupakan ketua parlemen. Sementara sisanya adalah wakil pimpinan dan anggota parlemen, hingga senator.

Pembukaan Sidang ke-2 IPPP ditandai dengan pemukulan tifa oleh Puan, Presiden Jokowi, dan Presiden Forum Parlemen Kepulauan Pasifik saat ini, Lord Fatafehi Fakafanua, yang juga merupakan Ketua Parlemen Tonga.